DIALEKSIS.COM | Sabang - Polres Sabang bersama pemerintah daerah Sabang melaksanakan kegiatan pembersihan lingkungan di Pelabuhan Penyeberangan BPKS Balohan, Selasa (10/2/2026).
DIALEKSIS.COM | Aceh - Di balik upaya besar pemulihan pascabanjir bandang di Aceh, terselip kisah-kisah kecil para relawan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dalam senyap membersihkan sekolah dan fasilitas publik. Tanpa sorotan berlebih, mereka hadir membawa cangkul, sapu, dan tenaga, menyatu dengan lumpur yang menutupi ruang kelas, kantor pelayanan, dan pekarangan umum. Terlihat dari Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Aceh terjebak dalam lumpur tebal saat membersihkan sekolah dan fasilitas publik pasca banjir bandang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Puluhan rambu lalu lintas yang dipasang oleh Dinas Perhubungan Aceh di sepanjang jalan lintas Krueng Raya - Laweung hilang dari tempatnya, tepatnya di kawasan perbukitan Lamreh, dekat Pantai Pasir Putih, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar. Padahal, sebagian besar rambu lalu lintas tersebut baru saja dipasang sekitar sebulan yang lalu.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 terkait pemberdayaan UMKM. Salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah kewajiban penyediaan 30% ruang usaha di fasilitas publik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wilayah tanpa sinyal (blank spot) dan tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa di wilayah terpencil akan disediakan akses internet tetap berkecepatan hingga 100 mega byte per second (Mbps) oleh operator seluler.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan fatwa yang mengatur Kepatuhan Aturan Publik Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Adat.
Salah satu poin penting dalam fatwa ini, kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar aturan publik dapat berjalan dengan maksimal. Menurut Fatwa MPU ini adalah suatu keharusan demi menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan publik yang berlaku.